Mendirikan monumen memiliki peran penting dalam memulihkan martabat para korban pelanggaran HAM. Monumen menjadi bentuk pengakuan atas penderitaan yang mereka alami, yang tak boleh dilupakan oleh sejarah. Pengakuan ini bukan hanya bersifat material, tetapi juga memiliki dimensi moral dan emosional yang menjadi bagian dari pemenuhan hak korban atas pemulihan dan penghormatan terhadap martabat mereka. Melalui memorialisasi, kita mengakui bahwa kisah para korban adalah bagian penting dari sejarah kita, dan pengakuan ini merupakan langkah penting dalam menyembuhkan luka masa lalu.

Monumen juga memainkan peran penting dalam mengintegrasikan narasi sejarah ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika monumen berada di ruang publik—seperti di kampus, taman kota, atau alun-alun—ia menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap perkotaan dan aktivitas warga. Narasi sejarah yang terukir di monumen tersebut tidak hanya menjadi pengingat masa lalu, tetapi juga terus berinteraksi dengan generasi masa kini, menjadikannya tetap relevan dan berfungsi sebagai penghubung antara sejarah dan kehidupan sehari-hari.

Memorialisasi juga membangun kesadaran kritis dan reflektif terhadap budaya kita. Monumen tidak hanya menyajikan narasi heroik, tetapi juga menampilkan aspek-aspek gelap sejarah yang sering terabaikan atau dilupakan. Monumen menjadi ruang untuk merenung, berdialog, dan belajar dari sejarah, termasuk mengakui dan memahami kompleksitas perjalanan bangsa kita.

Selain itu, monumen dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam diskusi lebih luas tentang HAM dan keadilan. Ruang memorial sering menjadi tempat berkumpul untuk berbagi cerita, pengalaman, dan refleksi. Monumen menjadi titik temu yang memperkuat komitmen kolektif untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan, serta memperdalam pemahaman kita akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan.

Pada akhirnya, monumen adalah arsip kolektif yang diwujudkan dalam bentuk fisik, simbol ingatan dan harapan yang terus hidup. Monumen menjadi bukti nyata dari upaya kita untuk melawan lupa, menjaga agar nilai-nilai kemanusiaan tetap hidup dalam benak kita. Melalui monumen, kita selalu diingatkan tentang masa lalu bangsa ini, dan diajak untuk membayangkan masa depan bersama yang lebih adil dan manusiawi.

Semoga pendirian Monumen Perjuangan Reformasi di Kampus Universitas Airlangga menjadi titik penting dalam perjuangan kita menuju keadilan sosial. Semoga monumen ini menjadi pengingat bahwa sejarah kita, meski pahit, adalah bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih baik.

Hilmar Farid 

Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI

Hasil Diskusi Publik “Merangkai Jalan Konstitusional untuk Menjamin Adanya Pengungkapan Kebenaran, Keadilan, Pemulihan Hak Korban” dan Tuntutan Korban Pelanggaran HAM Berat atas Komitmen Jokowi dan Capres 2024 terkait Pemenuhan Hak-Haknya.

Jakarta, 14 Desember 2023

Tuntutan pertanggungjawaban negara untuk menyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat terus disuarakan oleh masyarakat sipil dan komunitas korban pelanggaran HAM. Presiden Joko Widodo di awal tahun 2023 mengumumkan secara resmi pengakuan dan penyesalan terhadap terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM yang berat. Pernyataan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi laporan yang disampaikan oleh Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM), yang dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor  17/2022, pada Agustus 2022. Kemudian Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 4/2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi PPHAM dan Instruksi Presiden Nomor 2/2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi PPHAM terhadap 19 Lembaga dan Kementerian Negara. Kebijakan tersebut hanya berfokus pada pemenuhan hak pemulihan bagi korban dari 12 kasus yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Data kasus lain khususnya data korban pelanggaran HAM di Aceh dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh tidak diakomodasi seluruhnya.

Kebijakan nonyudisial tersebut sesungguhnya hanya memenuhi sebagian kecil dari hak-hak korban pelanggaran HAM yang harus dipenuhi, yakni hak atas keadilan, hak atas kebenaran, juga jaminan ketidakberulangan.

Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) yang merupakan Gugus Kerja Penguatan Korban sekaligus Sekretariat Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), aliansi yang terdiri dari 50 organisasi masyarakat sipil dan aktivis HAM yang fokus memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM Masa Lalu telah mempublikasikan policy paper “Memastikan Keberlanjutan Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat: Merangkai Jalan Konstitusional untuk Menjamin Adanya Pengungkapan Kebenaran, Keadilan, dan Pemulihan Hak Korban”. Kertas Kebijakan ini hasil konsensus bersama yang melibatkan partisipasi anggota KKPK dari Aceh dan Papua.

Di tingkat lokal, dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang bekerja sejak 2016 melalui Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh, telah melakukan banyak upaya untuk mendokumentasi kesaksian 5200 korban, dengar kesaksian dan pendidikan publik hingga menyelesaikan laporan temuan dan rekomendasi atas peristiwa pelanggaran berat HAM selama kurun 1975 – Agustus 2005. Masthur Yahya, Ketua KKR Aceh, menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2017-2020 KKR Aceh mendokumentasikan lebih dari lima ribu dokumentasi korban dan merekomendasikan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah Pusat untuk menindaklanjutinya. “Rekomendasi pemulihan hak atas reparasi korban serta data korban juga telah diserahkan kepada Menkopolhukam, Mahfud MD pada Maret 2023 lalu, namun belum ada tindak lanjut lagi” ujarnya. KKR Aceh juga telah meluncurkan laporan temuan pada 12 Desember 2023 kepada pemerintah dan DPR Aceh.. Mengenai pemenuhan hak reparasi, harus dibedakan dari program bantuan sosial bagi warga masyarakat biasa. Laporan temuan dapat diakses di https://kkr.acehprov.go.id/.

Wahyudi Djafar, Direktur ELSAM sekaligus penulis dokumen kertas kebijakan yang berjudul “Memastikan keberlanjutan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dalam merangkai jalan konstitusional untuk menjamin adanya pengungkapan kebenaran, keadilan, pemulihan hak Korban” menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak korban menjadi spirit dalam advokasi terhadap kebijakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Terkait tuntutan agar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di tingkat nasional, masih ada peluang untuk terus dilanjutkan dengan prasyarat-prasyarat yang tersedia, baik prasyarat hukum maupun politik. Di bidang reformasi kelembagaan, masyarakat sipil juga terus melakukan advokasi untuk perbaikan kebijakan HAM di Indonesia. Ada banyak pelajaran dari banyak negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dapat dijadikan contoh, namun tetap bersandar pada prinsip-prinsip HAM, di antaranya prinsip akuntabilitas penegakan hukum dan partisipasi korban. “Jika penyelesaian HAM berjalan lambat dan mandek, maka akan mengakibatkan berlanjutnya stigma dan fragmentasi sosial, hilangnya memori kolektif atas kejahatan negara di masa lalu, terhambatnya konsolidasi demokrasi, hingga korban dan keluarga tidak kunjung mendapatkan hak-haknya” tutur Wahyudi.

Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat secara bermatabat, maka bangsa Indonesia bisa bergerak maju ke depan. Pemerintah Jokowi sejak awal menyampaikan bahwa ada dua jalan melalui mekanisme yudisial dan nonyudisial. Namun faktanya terdapat keterbatasan ruang gerak secara legal dengan dibatalkannya UU KKR pasa 2006. Pada akhirnya pemerintah membuat terobosan penyelesaian melalui mekanisme nonyudisial melalui Keppres No. 17/2022 di mana ada empat poin komitmen penting, yakni pengakuan telah terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat, adanya pengungkapan penyesalan atas peristiwa tersebut, pemulihan bagi para korban, dan langkah-langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. “Kami tentu terus mendengar masukan dari para pihak untuk terus menyelesaikan secara menyeluruh. Sekurang-kurangnya dua hal yang perlu didorong dalam waktu dekat, yakni mendorong kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan ratifikasi konvensi internasional anti penghilangan paksa (ICCPED),” tambahnya.

Irene Gayatri, PhD. (peneliti BRIN), juga menyatakan bahwa komitmen pimpinan nasional menjadi faktor penting bagi upaya penyelesaian pelanggaran HAM. Perlu adanya mainstreaming dan tindakan konkret deri lembaga-lembaga negara sehingga program penyelesaian tersebut terus berlanjut. Misalnya memasukkan formula penyelesaian di dalam RANHAM, penyiapan anggaran, serta penggalangan solidaritas dan dukungan publik agar agenda penyelesaian terus hidup dan berkelanjutan, termasuk siapa pun pemerintah baru hasil Pemilu 2024. Adanya KKR Aceh menjadi pembelajaran menarik sebagai upaya di tingkat lokal yang mestinya juga perlu dibuat di Papua agar berbagai persoalan pelanggaran HAM dapat diselesaikan dari berbagai tingkatan beserta kewenangan yang dimilikinya. Khusus Papua, terdapat tantangan baru dari pemekaran wilayah menjadi 6 wilayah propinsi, tambahnya. Kita perlu mengakui bahwa sifat politik yang melekat pada isu-isu HAM bersumber dari kerentanan proses demokrasi yang ditandai dengan tarik menarik kekuasaan versus distribusi ekonomi dan eksploitasi sumber daya. Kita juga perlu intensitas koordinasi, komunikasi, perluasan jejaring dan terutama pengarusutamaan “isu” penyelesaian pelanggaran HAM berat di ranah kebijakan yang bisa dibahas bersama antara aktor-aktor  negara dan masyarakat sipil termasuk parpol.

Paian Siahaan, orang tua korban Penghilangan Paksa 1997/1998, menyampaikan bahwa dia beserta keluarga korban lainnya telah berjuang dua puluh lima tahun untuk mengetahui keberadaan dan status korban yang masih hilang. Hingga kini belum ada kemajuan mengenai keberadaan dan status para korban, apalagi penghukuman bari pelakunya. Ia merasa kecewa dengan banyaknya komentar para aktivis 1998 yang menyatakan kasus penghilangan paksa 1997/1998 telah selesai karena mendukung calon presiden pemilu 2024. Ia juga berharap proses penyelesaian pelanggaran HAM terus berlanjut ke depan. Hal senada disampaikan Ibu Maria Cornelia Sanu, Ibu korban hilang dalam kerusuhan Mei 1998, serta Wanmayetti dari keluarga korban Tanjung Priok. Walupun tetap mengapresiasi kebijakan pemenuhan pemulihan baru-baru ini namun berharap bahwa proses penyelesaian secara menyeluruh harus terus berlanjut.

Uchikowati, korban dalam peristiwa 1965, juga berharap bahwa pelanggaran HAM berat tetap menjadi agenda negara. Ia memiliki usul bahwa kisah-kisah pelanggaran HAM dapat dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran sekolah sehingga generasi sekarang bisa mengetahui dan belajar dari peristiwa masa lalu agar generasi sekarang tidak lagi mereproduksi kekerasan lagi. Perempuan berusia 60an ini sangat mengapresiasi adanya pengakuan dan penyesalan dari negara karena pengakuan  telah diperjuangkan para korban dan keluarganya sejak dulu.

Delegasi IKOHI ketika mendatangi KSP hari Senin, 15 Oktober 2018

Keluarga korban penghilangan paksa 1997/1998 mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) hari ini (15/10) untuk menanyakan perkembangan penyelesaian kasus yang mereka alami. Bapak Utomo Rahardjo (ayah Petrus Bimo Anugerah), Bapak dan Ibu Paian Siahaan (orangtua Ucok Munandar Siahaan), Suyadi (kakak Suyat) datang bersama pengurus IKOHI, KontraS, serta Mugiyanto (INFID). Mereka meminta kepada presiden Jokowi untuk segera memberikan status kependudukan bagi 13 orang yang hingga kini belum kembali sejak dua puluh tahun lalu. Pihak KSP yang menerima adalah Deputi V.

Status kependudukan sangat penting bagi keluarga korban karena sampai saat ini ke-13 orang hilang tersebut masih tercantum di dalam Kartu Keluarga dengan status hidup. “Ucok Munandar hilang setelah usianya 17 tahun. Jadi setiap Pemilu dikasih surat undangan pencoblosan. Saya harus bilang apa kepada mereka bahwa anak saya tidak jelas statusnya, masih hidup atau sudah meninggal,” terang Pak Paian. Pak Paian juga datang mengajak istrinya yang tengah menderita sakit. Ibu Paian perlu datang untuk menekankan kepada KSP agar serius membantu presiden memberikan kejalasan nasib anaknya. “Jangan ada janji-janji lagi.  Sebaiknya ini yang terakhir saya datang ke sini.  “Sudah berkali-kali saya mendatangi istana dan lembaga-lembaga negara untuk menanyakan kejelasan nasib anak saya,” pinta Bu Paian dari kursi rodanya.

Senada dengan Pak Paian, Pak Utomo menyampaikan bahwa akibat dari ketidakjelasan nasib orang yang masih hilang, banyak orang tua yang menderita hingga meninggal dalam ketidakpastian nasib orang-orang yang mereka cintai.  “Bulan Agustus lalu istri saya (ibunda Petrus Bimo Anugerah) akhirnya mendapat giliran menyusul para ibu dan bapak keluarga korban yang sudah pergi meninggalkan kita semua. Bagi saya, istri saya yang sudah berjuang dua puluh tahun mencari kejelasan nasib anak yang dicintainya adalah pahlawan HAM sesungguhnya,” kenang Pak Utomo dengan wajah haru.

Mugiyanto, salah seorang korban penculikan 1998, menerangkan bahwa kedatangan keluarga korban penghilangan paksa ke KSP kali ini untuk menindaklanjuti pertemuan para keluarga korban pelanggaran HAM dengan presiden Jokowi bulan Mei lalu.  Perlu upaya konkret dari pihak istana untuk menyelesaikan kasus per kasus sehingga ada kemajuannya. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM juga merupakan janji presiden Jokowi yang harus dilakukan. Ini merupakan waktu yang tersisa bagi presiden Jokowi pada periode pemerintahannya kali ini untuk menuntaskan janji-janjinya dalam Nawacita. Nawacita juga dibuat untuk dilaksanakan selama lima tahun, sehingga penting bagi presiden melakukan langkah konkret untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. “Kami tahu ada tantangan politik dan hukum dalam penyelesaian. Namun demikian presiden harus tetap melakukan sesuatu agar hak korban dan keluarganya dipenuhi. Usulan kami adalah segera dikeluarkan status kependudukan bagi ke-13 korban hilang dengan dasar hukum dan instrumen yang tersedia di pemerintahan. Hal mendesak lainnya adalah presiden perlu segera mengambil alih proses ratifikasi konvansi anti penghilangan paksa sebagai instrumen nasional untuk menjamin tidak ada lagi tindakan penghilangan paksa tersebut,” tegas Mugianto.

Pada kesempatan tersebut para keluarga juga menyampaikan perlunya pemerintah memberikan bantuan psikososial bagi keluarga korban. Akibat dari penderitaan yang mereka alami berdampak pada kesehatan dan penghidupan mereka. Pemerintah harus melakukan pemulihan mendesak tanpa harus menunggu proses pengadilan bagi pelaku. “Apa kami, keluarga korban ini, harus menunggu  punah semua meninggal satu per satu tanpa ada penyelesaian? Dimana nurani pemerintah dan moral bangsa ini?,” tanya Pak utomo menutup pertemuan.

]]> https://ikohi.org/index.php/2018/10/16/keluarga-datangi-kantor-staf-presiden-tuntut-status-kependudukan-13-korban-penghilangan-paksa-19971998/feed/ 0 https://ikohi.org/index.php/2018/05/17/17-mei-1998-kehidupan-sehari-hari-mulai-pulih/ https://ikohi.org/index.php/2018/05/17/17-mei-1998-kehidupan-sehari-hari-mulai-pulih/#comments Thu, 17 May 2018 07:04:41 +0000 http://ikohi.org/?p=435 Dalam suasana yang sudah agak tenang tapi masih mencekam, orang-orang mulai beraktivitas seperti sedia kala. Setelah itu, spanduk bertuliskan “pro reformasi” dibentangkan di pelbagai penjuru kota. Penguasa tinggal menghitung hari menuju kejatuhannya.

Berikut peristiwa kunci yang terjadi pada 17 Mei 1998.

17 Mei

Kerugian Jiwa Tak Ternilai Harganya

Kerugian yang dialami selama kerusuhan mencapai triliunan rupiah menurut Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita. Kerugian paling besar adalah rusaknya sistem perekonomian secara keseluruhan dari hulu ke hilir. Tetapi menurutnya, kerugian jiwa lebih tidak ternilai harganya terkait banyaknya korban tewas selama kerusuhan.

Kehidupan Sehari-Hari Mulai Pulih

Kehidupan sehari-hari berangsur pulih. Para pemilik toko di Semarang, yang beberapa hari terakhir menutup toko karena takut terjadi kerusuhan, mulai membuka toko mereka. Di Surabaya, yang sempat terjadi amuk massa di sejumlah tempat, kegiatan perniagaan sudah mulai pulih dan berjalan normal. Aparat masih terus berjaga-jaga di berbagai kota. Sementara itu, sejumlah spanduk yang bertuliskan “pro reformasi” mulai bertebaran di mana-mana.

(Media Indonesia, 18 Mei 1998)

Berikut peristiwa penting yang terjadi pada 16 Mei 1998.

16 Mei

Republik Rusuh, ABRI Minta Maaf

Selama tiga hari kerusuhan di Jakarta, korban tewas mencapai 499 orang. Polisi telah menangkap sekitar 1.000 perusuh. Sementara di daerah lain, situasinya masih memanas. Juru bicara ABRI Wahab Mokodongan mengungkapkan permintaan maaf terkait semua situasi kacau yang telah terjadi.

Harmoko: Soeharto akan Reshuffle Kabinet

Ketua MPR/DPR Harmoko mengemukakan bahwa presiden dalam waktu dekat akan merombak Kabinet Pembangunan VII. Ini dilakukan untuk membentuk kabinet yang kuat dalam memikul tugas dan tanggung jawab pembangunan.

(Jakarta Post dan Media Indonesia, 17 Mei 1998)

Berikut peristiwa penting yang terjadi pada 15 Mei 1998.

15 Mei

Amien Rais, Gus Dur, Mega Umumkan Forum Kerja Indonesia

Forum Kerja Indonesia (FKI) beranggotakan 40 orang dari berbagai kalangan diumumkan pembentukannya oleh Amien Rais, Gus Dur, dan Megawati Soekarnoputri. FKI dimaksudkan untuk mengurangi penderitaan rakyat yang semakin parah sekaligus dukungan kepada para mahasiswa.

Pusat Perbelanjaan Dijarah dan Dibakar, Ratusan Orang Tewas Terpanggang

Sedikitnya 273 orang tewas terpanggang api di dua pusat perbelanjaan yang dijarah dan dibakar massa, yakni Sentra Plaza Klender Jakarta Timur dan Ciledug Plaza Tangerang, selama kerusuhan yang terjadi dua hari. Angka korban diperkirakan terus bertambah karena evakuasi belum selesai. Sementara di Slipi Plaza Jakarta Barat, 17 mayat dengan kondisi sudah menjadi arang ditemukan tergeletak.

(Pikiran Rakyat, 16 Mei 1998)

Berikut peristiwa kunci yang terjadi pada 14 Mei 1998.

14 Mei

Jakarta Mencekam

Sejak kerusuhan meletus pada Rabu (13/5/1998), suasana Jakarta masih mencekam. Kawasan pertokoan tutup di mana-mana. Dalam kerusuhan tersebut, anak-anak, remaja, pelajar, orang dewasa, dan juga ibu rumah tangga menjarah barang di toko, supermarket, dan pusat-pusat perbelanjaan. Kawasan perumahan Modernland Cipondoh Tangerang dan rumah penduduk lainnya juga tak luput disatroni perusuh dan menjarah segala isinya. Geraja Pentakosta dan HKBP di Tangerang diserang perusuh. Gereja Sion di Jakarta juga dirusak. Sejauh ini, dari puluhan ribu pengacau, aparat keamanan baru menangkap 240 perusuh dari berbagai tempat seperti Jatibaru, Tanah Abang, dan Jakarta Pusat.

Solo dan Palembang Memanas

Solo dan Palembang juga dilanda kerusuhan disertai perusakan yang sama seperti di Jakarta. Di Solo, amuk massa terjadi sepanjang siang hingga petang, membuat kota Solo rusak parah. Sedikitnya 16 bangunan besar seperti pertokoan, show room mobil, hotel berbintang, dan rumah makan dibumihanguskan. Beberapa kendaraan dibakar, begitu pula kantor-kantor pemerintahan dan swasta. Di Palembang, aksi pelemparan ke pertokoan berlangsung dua hari. Di daerah lain, sejumlah aksi masih relatif damai, sebagian besar diisi aksi keprihatinan para mahasiswa.

(Media Indonesia dan Pikiran Rakyat, 15 Mei 1998)

Berikut peristiwa penting yang terjadi pada 13 Mei 1998.

13 Mei

Mahasiswa Duduki DPRD Jateng

Gedung DPRD Jawa Tengah berhasil diduduki ribuan mahasiswa yang melangsungkan aksi keprihatinan. Mereka mengajak para wakil rakyat untuk ikut bergabung. Permintaan itu sempat dituruti Ketua FKP M. Hasby dan Ketua FPP Thoyfoer. Sebelum menyerbu DPRD, mahasiswa melakukan aksi di halaman Universitas Diponegoro.

Aksi Perusakan Terjadi di Bandung

Di Bandung, massa mengamuk di Jalan A. Yani dan Kiaracondong. Mereka merusak puluhan toko dan menjungkirkan belasan pot bunga di sepanjang jalan. Sejumlah toko yang bertuliskan “milik pribumi” dan yang menyelempangkan sajadah tidak luput dari amuk. Massa semula ingin menonton aksi unjuk rasa mahasiswa di kampus STT Tekstil yang juga menyampaikan keprihatinan atas tewasnya empat mahasiswa Trisakti. Jumlah massa semakin banyak hingga meluber dan mulai ada yang melakukan perusakan hingga akhirnya membesar.

(Pikiran Rakyat, 14 Mei 1998)

12 Mei

Empat Mahasiswa Trisakti Tewas Ditembak Aparat

Empat mahasiswa Universitas Trisaksti meninggal dunia setelah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan ketika terjadi aksi unjuk rasa menuntut reformasi. Puluhan lainnya terluka terkena pukulan dan peluru. Sebagian harus dirawat di rumah sakit. Aksi mahasiswa Trisakti dan Gunadarma diikuti sekitar 10 ribu orang dan mulanya berlangsung damai. Sebagian mahasiswa membujuk aparat untuk mengizinkan pergi ke Gedung DPR namun ditolak.

Pemerintah Tak Keberatan dengan Rencana Amien Rais

Mendagri R. Hartono mengatakan bahwa pemerintah tidak keberatan terhadap rencana Amien Rais membentuk Majelis Kepemimpinan Rakyat (MKR) sejauh aktivitasnya tidak bertentangan dengan konstitusi. UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

(Pikiran Rakyat dan Republika, 13 Mei 1998)

Berikut peristiwa penting yang terjadi pada 11 Mei 1998.

11 Mei

IMF Bantah Jadi Biang Keladi

IMF membantah tuduhan bahwa program reformasi yang dirancang IMF memicu kerusuhan di sejumlah kota di Indonesia. Direktur Eksekutif IMF Michel Camdessus menganalogikan IMF sebagai dokter dan tidak sepatutnya disalahkan apabila seseorang menderita penyakit. “Pemerintah Indonesialah yang perlu disalahkan atas kesalahan di masa lalu,” ujar Camdessus.

Amien Rais: Majelis Kepemimpinan Rakyat Dibentuk Akhir Mei

Amien Rais mengumumkan Majelis Kepemimpinan Rakyat, yang terdiri dari 30 hingga 40 tokoh masyarakat dari berbagai elemen, bakal terbentuk pada akhir Mei 1998 guna menuntut reformasi. Ia juga menyerukan kepada ABRI untuk tidak melakukan cara-cara kekerasan terhadap para mahasiswa yang berunjuk rasa.

(Media Indonesia dan Pikiran Rakyat, 12 Mei 1998)