Demi menyelesaikan berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Aceh, telah dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. KKR Aceh dibentuk dan mulai

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa serta harus memiliki legitimasi hukum. Seluruh peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu harus diselesaikan dengan memenuhi

36 Tahun Peristiwa Tanjung Priok “Utang Negara Belum Lunas, Bunga Penderitaan Korban Terus Bertambah” Hari ini Peristiwa Berdarah Tanjung Priok telah memasuki tahun ke-36 (12 September 1984 –

Pernyataan Sikap IKATAN KELUARGA ORANG HILANG INDONESIA “Kami tagih janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus penghilangan paksa 1997-1998” Sikap politik menolak Prabowo Subianto dalam jabatan-jabatan politik dan menuntut pertanggungjawabannya

Pernyataan Bersama “Refleksi 21 Tahun Tragedi Mei 1998” 21 tahun merupakan sebuah anomalitas untuk menyelesaikan sebuah kasus pelanggaran hukum. Namun, hal tersebut terjadi pada upaya penuntasan Tragedi Mei