Latest
Siaran Pers
Bahwa pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Januari 2023 yang menyatakan PENGAKUAN dan PENYESALAN atas 12 kasus pelanggaran HAM yang berat merupakan peristiwa bersejarah bagi korban dan
Read More
Galeri
Konvensi internasional perlindungan semua orang dari penghilangan paksa (konvensi anti penghilangan paksa) hingga kini belum diratifikasi Indonesia. padahal DPR RI pada tahun 2009 telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk
Read More
Galeri
Berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu hingga kini belum ada penyelesaian dari negara. Sampai kapan pun, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menyelesaian untuk memenuhi hak para korban
Read More
Galeri
Demi menyelesaikan berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Aceh, telah dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. KKR Aceh dibentuk dan mulai
Read More
Galeri
Tindak kekerasan dan pelanggaran HAM hingga kini terus terjadi di tanah Papua sejak puluhan tahun lalu. Kekerasan terus terjadi karena tidak pernah ada pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat
Read More
Galeri
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa serta harus memiliki legitimasi hukum. Seluruh peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu harus diselesaikan dengan memenuhi
Read More
Galeri
Read More
Siaran Pers
admin |
September 22, 2020
36 Tahun Peristiwa Tanjung Priok “Utang Negara Belum Lunas, Bunga Penderitaan Korban Terus Bertambah” Hari ini Peristiwa Berdarah Tanjung Priok telah memasuki tahun ke-36 (12 September 1984 –
Read More
Siaran Pers
Siaran Pers ELSAM dan IKOHI Memperingati Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa Segera Tuntaskan Kasus, Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa Setiap tanggal 30 Agustus, masyarakat dunia memperingati Hari Internasional Korban
Read More
Siaran Pers
Pernyataan Sikap IKATAN KELUARGA ORANG HILANG INDONESIA “Kami tagih janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus penghilangan paksa 1997-1998” Sikap politik menolak Prabowo Subianto dalam jabatan-jabatan politik dan menuntut pertanggungjawabannya
Read More
